Kode Paket 4123245
Nama Paket SIMPLYFIED DESIGN PENINGKATAN JALAN PAKET 4
Rencana Umum Pengadaan
Tanggal Pembuatan 22 September 2020
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kab. Serang
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBDP 2020   
Nilai Pagu Paket Rp. 100.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 99.726.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • DINAS PUPR KAB. SERANG - Serang (Kab.)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
IUJK
SBU Klasifikasi : Perencanaan Rekayasa, Sub-Klasifikasi: Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi (RE104)
TDP Tanda Daftar Perusahaan
SITU Surat Izin Tempat Usaha Domisili
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

Pajak Tahun 2019

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

1 Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak 2 Pekerjaan yang serupa similar berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dan 3 Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai total HPS.

Tenaga Ahli
Jenis Keahlian Keahlian/Spesifikasi Pengalaman Kemampuan Manajerial
Team Leader S1 Teknik Sipil,SKA Ahli Muda Ahli Teknik Jalan (202) 2 Tahun Team Leader
Secara Hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan 1. Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan dan 3. Kartu Tanda Penduduk
Surat pernyataan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
Surat pernyataan pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementrian lembaga perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementrian lembaga perangkat daerah yang sedang ,mengambil cuti di luar tanggungan negara.
Peserta Non Tender 1 peserta